Mateng,Suwarta.id – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna, selasa (15/9/2026).
Fraksi Demokrat menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif dan angka-angka keuangan daerah. apbd merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pandangan umum fraksi Demokrat disampaikan dengan prinsip konstruktif, kritis, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Mamuju Tengah.
1. Struktur Pendapatan Daerah
Fraksi Demokrat mencermati pendapatan daerah meningkat dari Rp 529,82 miliar menjadi Rp 584,40 miliar atau bertambah Rp 54,58 miliar. Peningkatan terutama berasal dari kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 48,36 miliar, sementara PAD hanya naik Rp 1,46 miliar.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi,” kata Hamka Saat membacakan pandangan Fraksi Demokrat
Fraksi Demokrat juga menyoroti target pajak daerah yang justru turun Rp 821,70 juta, sementara peningkatan pad lebih banyak berasal dari retribusi daerah yang naik Rp 2,28 miliar. fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab penurunan pajak, sektor yang terdampak, strategi perluasan basis pad, serta sejauh mana digitalisasi dan optimalisasi pendataan telah dilakukan.
2. Belanja daerah dan kualitas belanja
total belanja daerah naik dari Rp 535,82 miliar menjadi Rp 616,81 miliar atau bertambah Rp 80,99 miliar. pertumbuhan belanja lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan.
Fraksi menyoroti kenaikan belanja barang dan jasa dari Rp142,69 miliar menjadi Rp 184,31 miliar atau bertambah Rp 41,62 miliar. di saat yang sama, belanja pegawai turun Rp 8,65 miliar.
“Kami tidak ingin kenaikan belanja lebih banyak berhenti pada belanja administratif, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau belanja penunjang lainnya, sementara kebutuhan masyarakat yang bersifat substantif belum tertangani optimal,” tegas fraksi Demokrat
3. Belanja Modal
Belanja modal meningkat signifikan dari Rp 36,54 miliar menjadi Rp 73,87 miliar. Fraksi menilai positif namun meminta agar diarahkan pada infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
fraksi juga mempertanyakan penurunan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 1,30 miliar di tengah lonjakan belanja modal peralatan dan mesin.
4. Defisit dan Pembiayaan
defisit daerah naik dari Rp 6 miliar menjadi Rp 32,41 miliar dan ditutup dengan silpa tahun sebelumnya. Fraksi meminta penjelasan komprehensif mengenai asal-usul silpa, penyebab terbentuknya, kegiatan yang tidak terealisasi, serta alasan penggunaannya. hal ini penting agar silpa tidak hanya menjadi penutup defisit tetapi juga bahan evaluasi perencanaan anggaran.
5. Pelayanan dasar, infrastruktur dan akuntabilitas
Fraksi mengapresiasi alokasi pendidikan Rp 188,57 miliar dan kesehatan Rp125,15 miliar. namun menekankan yang penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan mutu pelayanan dan menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
Di bidang infrastruktur dan ekonomi, fraksi mendorong pembangunan diarahkan pada wilayah sentra pertanian, perkebunan, perikanan, dan umkm agar apbd benar-benar menjadi penopang ekonomi rakyat.
fraksi juga menyoroti kenaikan belanja tidak terduga dari Rp1,5 miliar menjadi Rp7,2 miliar dan meminta penjelasan risiko, mekanisme penggunaan, serta pengawasannya.
7 Catatan Fraksi Demokrat
1. Meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pad
2. Penambahan belanja harus dikaitkan dengan target kinerja dan manfaat
3. Belanja barang dan jasa harus selektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik
4. Belanja modal fokus pada infrastruktur dasar berdampak jangka panjang
5. Penggunaan silpa Rp32,41 miliar harus transparan
6. Pendidikan, kesehatan, pertanian, umkm harus hasilkan outcome nyata
7. Perubahan anggaran harus konsisten dengan dokumen perencanaan daerah
Fraksi demokrat pada prinsipnya menyambut baik penyesuaian APBD-P 2026. namun persetujuan harus disertai komitmen kuat terhadap efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan selanjutnya dilakukan secara terbuka, rasional, konstruktif, dan bertanggung jawab, sehingga perubahan apbd 2026 benar-benar menjadi apbd yang berkualitas,” tutupnya (**)
