Mateng, Suwarta.id – Fraksi Amanat Perjuangan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi, dengan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah.
sama halndwngan fraksi lain pandangan umum Fraksi disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD yang di gelar di Aula Kantor DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. selasa (15/9/2026).
Fraksi mengapresiasi pemda atas penyampaian raperda tepat waktu. Fraksi juga mendukung arah kebijakan bupati yang memprioritaskan gaji asn/pppk dan penguatan sarana pelayanan publik seperti kendaraan damkar, tangki air, ambulans, mobil sampah, mobil rescue, kapal rescue, sarana sekolah, dan pompa air bersih.
Namun Fraksi mencatat 8 hal penting.
Pertama, defisit melebar dari Rp 6 miliar menjadi Rp32,41 miliar dan ditutup silpa. fraksi meminta penjelasan posisi kas silpa dan auditnya agar tidak menimbulkan masalah pencairan.
Kedua, pad naik Rp1,46 miliar tetapi pajak daerah turun Rp821 juta. Fraksi meminta strategi optimalisasi pajak dan retribusi.
Ketiga, tambahan transfer pusat rp48,36 miliar harus dirinci penggunaannya agar tidak habis untuk belanja rutin.
Keempat, belanja pegawai turun Rp8,65 miliar sementara belanja barang dan jasa naik Rp41,62 miliar. Fraksi khawatir penurunan itu menyisakan persoalan gaji akhir tahun.
Kelima, belanja modal naik Rp37,32 miliar. fraksi mendukung tetapi meminta rincian spesifikasi, harga, dan rencana pemeliharaan.
Keenam, belanja tidak terduga naik dari Rp1,5 miliar menjadi Rp7,2 miliar. fraksi meminta kejelasan peruntukan dan mekanisme.
Ketujuh, belanja transfer naik Rp4,84 miliar. fraksi minta transparansi penerima dan dasar hukumnya.
Kedelapan, fraksi mendukung pengadaan sarana sekolah dan pompa air, namun meminta tidak tumpang tindih dengan dak.
Fraksi juga merekomendasikan penyerapan anggaran realistis, penguatan pengawasan, sinergi dengan dak, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.
“Kami menerima raperda ini untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan pemerintah memberikan penjelasan memadai atas pertanyaan dan rekomendasi fraksi,” tutup Fraksi Amanat Perjuangan. (**)
