Suwarta.id, Sulbar – Dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke‑80, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, menjadi narasumber utama dalam program Dialog Interaktif Halo Sulbar yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Sulawesi Barat, Senin (29/6/26).
Dengan tema dialog “Hari Bhayangkara ke‑80: Polri Untuk Masyarakat”, yang berlangsung hangat dan terbuka itu, Kapolda bercerita panjang lebar mulai dari jejak pengalaman dinasnya, kesan mendalam bertugas di tanah Sulbar, sejumlah capaian kinerja, penanganan berbagai permasalahan hukum, rangkaian kegiatan peringatan hari besar kepolisian, hingga harapan besarnya membangun Polri yang makin profesional, manusiawi dan dekat dengan hati rakyat.
Hal pertama yang disampaikan Kapolda dalam dialog tersebut adalah catatan pribadi yang cukup istimewa dalam perjalanan kariernya. Bertugas di Sulawesi Barat, diakui beliau, merupakan pengalaman pertama kalinya beliau mengemban amanah jabatan di luar Pulau Jawa.
Sebelumnya, Irjen Pol. Adi Deriyan bahkan pernah dipercaya mengemban tugas di luar institusi Polri, yakni bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun di Kementerian Pariwisata, yang kini menjadi bekal berharga dalam memimpin jajaran Polda Sulbar.
“Bagi saya Sulawesi Barat adalah rumah baru yang penuh pelajaran. Sejak hari pertama tiba, saya terus belajar banyak hal, mulai dari kekayaan budaya, adat istiadat, hingga karakter masyarakatnya yang sangat ramah, santun dan terbuka. Tidak ketinggalan, saya juga mulai mengenal dan menyukai kekayaan kuliner khas daerah ini. Makanan khas Sulbar yang pertama kali saya cicipi dan berkesan adalah jepa, rasanya khas sekali,” ungkap Kapolda sambil tersenyum.
Beliau pun bercerita dengan nada akrab, bahwa sampai saat ini dirinya masih terus berusaha memahami dan membiasakan diri dengan penggunaan dua kata khas percakapan masyarakat Mandar yang sangat sering terdengar, yaitu kata “mi” dan “ji”, yang maknanya berubah‑ubah bergantung pada konteks pembicaraan. Baginya, memahami bahasa dan budaya setempat adalah kunci utama agar kepolisian benar‑benar bisa menyatu dan dimengerti oleh masyarakat yang dilayani.
Memasuki pembahasan makna tugas kepolisian, Kapolda menegaskan kembali semboyan abadi Polri, Rastra Sewakottama, yang artinya pengabdian utama kepada nusa dan bangsa. Semboyan inilah yang menjadi pedoman seluruh anggota, bahwa menjadi polisi pada hakikatnya adalah menjadi pelayan masyarakat.
“Menjadi pelayan berarti kami harus selalu hadir, selalu dekat, mau mendengar setiap aspirasi, keluhan maupun harapan warga, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara maksimal tanpa membeda‑bedakan. Mobil dinas yang kami pakai sehari‑hari pun sejatinya adalah sarana milik publik, fungsinya utamanya untuk melindungi, mengayomi dan membantu masyarakat, meskipun tulisannya tidak tertulis secara gamblang di bodi kendaraan. Baru‑baru ini kami serahkan bantuan kendaraan operasional kepada Polsek Pana, dan kami tegaskan kendaraan itu untuk tugas kepolisian, tapi juga boleh dan harus dipakai membantu warga yang sedang dalam kesulitan di jalan,” tegasnya.
Berkaitan dengan kinerja yang telah dicapai, Kapolda memaparkan sejumlah data hasil survei terbaru yang menjadi indikator keberhasilan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Barat antara lain:
• Indeks Kamtibmas mencapai 79,35%, angka ini sudah berada di atas rata‑rata nasional Polri
• Indeks Harkamtibmas yang mengukur kualitas upaya pencegahan, perlindungan dan pengayoman mencapai 85,15%
• Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Polri tercatat di angka 73,11%
• Secara berkesinambungan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban terus ditekan dan diturunkan melalui berbagai operasi dan himbauan rutin.
Dengan jujur Kapolda mengakui, masih ada sejumlah catatan pekerjaan rumah yang menjadi perhatian serius jajarannya. Salah satu yang paling utama adalah penanganan kejahatan yang menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
“Ini prioritas kami ke depan. Kami sedang mematangkan pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi terkait lainnya, agar penanganannya menyeluruh mulai dari pencegahan, pendampingan korban, hingga penindakan hukum. Secara khusus saya berpesan kepada anak‑anak perempuan di mana saja berada untuk selalu berhati‑hati, waspada dan jangan ragu minta tolong apabila merasa terancam,” pesan tegas beliau.
Terkait penegakan hukum, Kapolda menegaskan tidak ada kompromi. Menjawab pertanyaan pendengar soal penanganan kasus pemerkosaan di mana tersangka diketahui sedang dalam kondisi sakit, beliau menegaskan: proses hukum tetap berjalan penuh, dan tersangka tetap kami tahan sesuai ketentuan undang‑undang yang berlaku.
Selama beliau menjabat, setiap tindak pidana kekerasan maupun kejahatan seksual akan ditindaklanjuti secara serius, diproses sesuai hukum dan ditekan sedini mungkin agar tidak terulang kembali.
Terkait isu maraknya peredaran oli palsu yang sempat menjadi pembicaraan publik, Kapolda menjelaskan bahwa sejak awal beliau menjabat, perkara tersebut sudah masuk penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Masyarakat yang mengetahui adanya praktik memproduksi, menyalurkan, maupun menjual oli palsu diminta segera melapor, karena setiap laporan yang masuk pasti akan ditindaklanjuti sampai tuntas.
Dalam dialog itu Kapolda juga menekankan prinsip keterbukaan yang dipegang teguh Polda Sulbar. Baginya, kritik yang disampaikan dengan baik dan membangun bukanlah serangan, melainkan obat yang sangat berharga agar organisasi terus berbenah diri menjadi lebih baik.
Pola pikir inilah yang kemudian melatarbelakangi diangkatnya tema lomba fotografi dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke‑80, yaitu “Kritiklah Kami, Karena Polisi Juga Manusia”.
“Kami sadar betul, di balik seragam dan wibawa tugas, kami adalah manusia biasa yang punya lelah, punya rindu pada keluarga, dan tentu saja masih banyak kekurangan serta khilaf. Karena itulah kami membuka ruang seluas‑luasnya bagi masyarakat untuk menilai, menyampaikan masukan, dan mengkritik kami. Itu yang akan membuat kami makin dewasa melayani,” jelasnya.
Beliau mengakui salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian perkara saat ini adalah keterbatasan jumlah personel jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Meski begitu, Polri terus beradaptasi, memaksimalkan teknologi, memperbanyak patroli dan mempercepat respon pelayanan agar tuntutan zaman yang serba cepat tetap bisa dijawab dengan baik.
Untuk masalah balap liar yang sering mengganggu ketertiban umum dan keselamatan jalan, Kapolda memastikan langkah tegas terus diambil lewat Operasi Sinar Biru yang dilaksanakan setiap hari, dengan kendaraan patroli yang siaga penuh di titik‑titik yang biasa dijadikan lokasi aksi tidak bertanggung jawab itu.
Sementara untuk konflik dan kenakalan anak muda, pendekatan utamanya adalah pemahaman bahwa anak adalah cermin lingkungannya. Jika anak terbiasa melihat kekerasan, ia akan menganggap kekerasan hal yang wajar. Oleh sebab itu di lingkungan Polda Sulbar telah dibentuk tim khusus penanganan perkara anak, yang menangani bukan hanya aspek hukum, tapi juga pembinaan dan pemulihan.
Di tengah keberagaman suku, etnis dan agama yang ada di Sulawesi Barat, Polda Sulbar menempatkan pemeliharaan toleransi sebagai pondasi utama. Seluruh kegiatan peribadatan dari semua agama selalu diamankan dengan sebaik‑baiknya, agar berlangsung aman, damai dan khusyuk.
Menjelang puncak peringatan 1 Juli 2026, Polda Sulbar telah menggelar beragam kegiatan yang seluruhnya berorientasi pada kebersamaan dan manfaat bagi masyarakat, antara lain:
• Bakti sosial dan bakti kesehatan gratis hingga ke pulau‑pulau terluar
• Turnamen permainan tradisional Gaple yang diikuti sekitar 1.000 peserta, sebagai wadah silaturahmi lintas usia
• Lomba burung berkicau yang tidak hanya diikuti komunitas dari seluruh kabupaten/kota di Sulbar, tapi juga menarik peserta dari luar provinsi
• Pameran fotografi bertema keterbukaan dan sisi manusiawi Polri di ruang publik
• Puncak acara yaitu Panggung Gembira Gratis di Stadion Manakarra yang menghadirkan musisi papan atas, terbuka untuk seluruh rakyat tanpa dipungut biaya sepeser pun.
“Di usia Bhayangkara yang menginjak 80 tahun ini, harapan kami sederhana namun besar yaitu semoga kami makin mampu memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan sosok polisi yang makin profesional, makin manusiawi dan makin dipercaya sepenuh hati oleh masyarakat. Untuk mencapainya, kami sangat membutuhkan dukungan, doa, sekaligus masukan dari semua pihak,” tutur Kapolda.
Di penghujung siaran, beliau menyampaikan permohonan maaf yang tulus: “Kami sadar sepenuhnya, dalam menjalankan tugas sehari‑hari masih banyak kekurangan dan hal yang belum sempurna. Untuk itu saya selaku Kapolda Sulbar memohon maaf yang sebesar‑besarnya. Kami akan terus berbenah agar ke depan pelayanan kami makin baik lagi. Mohon doakan kami, agar seluruh anggota Polri di Sulawesi Barat senantiasa istiqomah menjaga amanah yang Allah titipkan, untuk keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan kita semua.”
Pada sesi khusus menjawab pertanyaan pendengar mengenai langkah‑langkah persuasif dan preventif apa saja yang dijalankan Polda Sulbar agar wilayah ini senantiasa aman, damai dan kondusif, Kapolda merincikan secara rinci pendekatan yang diutamakan jajarannya yaitu:
1. Pendekatan Kekeluargaan & Budaya, berkoordinasi rutin dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, karena di Sulbar nilai‑nilai adat dan agama adalah pegangan hidup yang paling kuat.
2. Patroli dialogis, bukan patroli yang hanya melintas atau menindak, tapi petugas diwajibkan berhenti, menyapa, duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati dengan warga di setiap desa dan kelurahan.
3. Penyuluhan dan himbauan terus‑menerus lewat siaran radio, media sosial, pertemuan warga, hingga ke sekolah‑sekolah, agar kesadaran hukum tumbuh dari dalam diri masyarakat sendiri.
4. Membangun pos kamling dan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat, sehingga keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab bersama.
5. Menyelesaikan sengketa secara damai di tingkat paling awal, sebelum masalah kecil membesar menjadi konflik terbuka, dengan memediasi secara adil dan tidak memihak.
6. Transparansi dan keterbukaan informasi, agar masyarakat selalu tahu apa yang sedang dikerjakan polisi dan bagaimana cara menyampaikan laporan maupun keluhan dengan mudah.
Dengan perpaduan langkah persuasif, preventif dan penindakan hukum yang tegas namun berkeadilan itulah, Polda Sulbar berkomitmen mewujudkan Sulawesi Barat yang aman, tertib, rukun dan sejahtera bagi seluruh penghuninya.(hh)
