Mamuju,Suwarta.id — Bidang Pelayaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat turut menghadiri rapat persiapan pelaksanaan peningkatan infrastruktur pelabuhan bersama tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Kantor Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini tidak hanya berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi, tetapi juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan.
Tim gabungan yang terdiri dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan melakukan identifikasi serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi riil infrastruktur pelabuhan di Sulawesi Barat.
Fokus utama peninjauan mencakup pelabuhan-pelabuhan feri serta pelabuhan strategis di Kabupaten Mamuju yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
Kepala Bidang Pelayaran Disperkimtanhub Sulbar, Mohammad Albar, menyampaikan bahwa kehadiran tim dari pemerintah pusat merupakan momentum penting bagi percepatan pembangunan dan pertumbuhan daerah.
“Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas pelabuhan di Kabupaten Mamuju, sehingga dapat diidentifikasi infrastruktur mana yang perlu segera dibenahi dan ditingkatkan,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi.
Ia menambahkan, selain menilai kondisi fisik pelabuhan, tim juga melakukan pemetaan aktivitas keluar-masuk pelabuhan, baik dari sisi penumpang maupun arus barang, termasuk komoditas yang menjadi bagian dari rantai distribusi daerah.
Keterlibatan aktif Disperkimtanhub Sulbar dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen untuk memastikan bahwa program pembangunan nasional dapat selaras dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi laut.
Kehadiran tim pusat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong percepatan peningkatan fasilitas pelabuhan, sekaligus membuka peluang agar usulan daerah dapat terakomodasi dalam perencanaan anggaran nasional ke depan. (Rls)
