Mamuju,Suwarta.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Google Meeting dalam rangka pembahasan Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA). Kegiatan yang berlangsung, Selasa (4/8/2026) tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif, Staf Perencana Ahli Muda, serta sejumlah staf terkait.
Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan arahan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas melalui penguatan sistem pengendalian risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pembahasan tersebut, DKP Sulbar menitikberatkan perhatian pada sejumlah program strategis OPD yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan serta pengadaan barang dan jasa, yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi sehingga memerlukan pengendalian yang lebih komprehensif.
Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) merupakan metode penilaian terhadap risiko terjadinya fraud atau tindakan kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi, baik berupa kerugian keuangan, kehilangan aset, maupun penurunan reputasi. Melalui EFRA, setiap perangkat daerah dapat memetakan risiko-risiko utama secara menyeluruh sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
Pada forum tersebut juga dibahas pentingnya pengendalian risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian ini bertujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat muncul di masa mendatang sehingga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai target dan mampu mencapai sasaran kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Selain itu, peserta juga mengidentifikasi sejumlah area yang memiliki tingkat risiko tinggi, di antaranya pengelolaan aset daerah, pengelolaan belanja pada program-program strategis, termasuk program bantuan kepada masyarakat, serta berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi secara optimal.
Sebagai bagian dari proses EFRA, dilakukan pula identifikasi dan analisis terhadap tujuan organisasi, pemetaan potensi risiko, penyusunan strategi pengendalian yang efektif, hingga penentuan langkah penanganan risiko. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih kuat serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kabid PSDKP, Irwan Latif menegaskan bahwa penerapan EFRA merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Enterprise Fraud Risk Assessment bukan hanya menjadi instrumen untuk mengidentifikasi potensi kecurangan, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam memperkuat pengendalian internal organisasi.
Dengan pemetaan risiko yang tepat, kita dapat meminimalkan penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan seluruh program strategis DKP Sulbar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Irwan.
Ia menambahkan, budaya sadar risiko harus menjadi tanggung jawab seluruh aparatur, bukan hanya unit pengawasan. Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pegawai dalam mengenali, mengendalikan, dan mengelola setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.
