Suwarta.id, Mamasa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai stagnan dan tidak produktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam pernyataan sikapnya, HMI mendesak Bupati Mamasa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang gagal menunjukkan kinerja optimal, Rabu 14/05/2025.
“Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja. Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya. Pemerintah Kabupaten tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” tegas Arifin Jalil, Ketua Umum HMI Cabang Mamasa
Menurut HMI, birokrasi di Mamasa sedang berada dalam titik stagnasi serius. Beberapa dinas teknis dianggap tidak mampu merealisasikan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat. Bahkan, beberapa OPD justru menjadi sarang pemborosan anggaran dan praktik manipulatif yang jauh dari semangat pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya tentang kinerja administratif, tapi juga tentang moralitas jabatan. Jika seorang kepala dinas tidak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka ia gagal menjalankan mandatnya. Bupati harus berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” tambahnya.
HMI juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan jika dikelola oleh aktor-aktor birokrasi yang tidak visioner. Dalam konteks Mamasa yang masih tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar, setiap OPD seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Jika evaluasi menyeluruh tidak dilakukan, maka Bupati patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik ini. Rakyat Mamasa butuh kepemimpinan yang progresif dan berani membersihkan barisan dari elemen-elemen penghambat kemajuan,” tutupnya.
HMI berencana mengawal isu ini secara berkelanjutan, termasuk menyiapkan kajian akademik terhadap kinerja OPD yang dianggap bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi massa jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten.(hh)
