Polman,Suwarta id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) mengecam keras tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Lurah Sidodadi terhadap sembilan pedagang kaki lima (PKL) di eks lahan Puskesmas Wonomulyo. HMI menilai Lurah telah mencederai kemanusiaan dengan menggusur pedagang tanpa memberikan solusi konkret sebagaimana janji yang pernah diucapkan.
Persoalan ini bermula ketika sembilan pedagang yang berjualan di depan Puskesmas lama diminta pindah dengan alasan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Kala itu, Lurah Sidodadi menjanjikan akan memberikan lokasi baru (relokasi) bagi para pedagang.
Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Setelah para pedagang berinisiatif mencari lahan baru secara mandiri dan telah mendapatkan izin dari pemilik lahan, Lurah justru datang akan melakukan penggusuran dengan melibatkan aparat TNI. Hingga saat ini, janji relokasi yang dijanjikan sebelumnya tidak pernah terealisasi, membiarkan para pedagang kehilangan mata pencaharian tanpa kepastian.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Polman, Yusril, menyatakan bahwa tindakan Lurah Sidodadi merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang sangat melukai hati rakyat kecil.
“Kami menyayangkan keterlibatan aparat dalam proses penggusuran tersebut. Lurah Sidodadi seharusnya menjadi pengayom yang memberikan solusi, bukan justru menindas pedagang yang sedang berjuang menyambung hidup. Menjanjikan relokasi lalu kemudian melakukan penggusuran paksa tanpa kejelasan adalah bentuk pembohongan publik dan kesewenang-wenangan,” tegas Yusril.
Atas kondisi tersebut, HMI Polman secara resmi melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Polewali Mandar untuk segera turun tangan:
1. Meminta Pemda Polman segera mengevaluasi kinerja dan jabatan Lurah Sidodadi atas tindakan sewenang-wenang dan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan konflik sosial di wilayahnya.
2. Mendesak Pemda untuk segera memberikan lokasi relokasi yang layak bagi sembilan pedagang tersebut agar sumber perekonomian mereka dapat kembali berjalan.
3. Meminta pihak kelurahan menghentikan segala bentuk tekanan terhadap masyarakat kecil yang hanya menuntut hak dan janji pemerintah.
“Jika Pemda Polman tetap bungkam dan tidak segera memberikan solusi bagi sembilan pedagang ini, maka HMI akan mengawal kasus ini lebih jauh hingga keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sidodadi,” tutup Yusril.
