Mamuju,Suwarta.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
Kegiatan ini berlangsung di Bappeda baru-baru ini.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Putri Anindy, menjelaskan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 183 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Monev ini bertujuan menilai capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan tindak lanjut yang konkret.
“Forum ini sangat strategis untuk melihat sejauh mana program berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi. Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar berdampak dan efisien,” ujar Putri.
Dalam forum, setiap perangkat daerah memaparkan realisasi program hingga September 2025, termasuk sub-kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran. Diskusi juga berfokus pada hambatan pelaksanaan di lapangan dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
Putri menambahkan, efisiensi anggaran menjadi indikator utama dalam evaluasi. “Kami memonitor ketat program-program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang dijalankan OPD mitra Bidang PPM. Efisiensi sebelum dan sesudah perubahan anggaran menjadi fokus utama kami,” tegasnya.
Setiap sesi Monev ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan OPD dan pejabat Bapperida sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan kuat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan program prioritas tidak hanya selesai secara administratif, tapi juga benar-benar berdampak bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Bapperida Sulbar menegaskan tujuan utama Monev, yakni menilai capaian program, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta memperkuat program prioritas pembangunan tahun 2025. (Rls)
