Mamuju,Suwarta.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Aula, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara, Mamuju, Rabu (19/8/202
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Plt. Kasubid Perbendaharaan Sri Reski Gani, didampingi Staf Teknis Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Hasmuddin. Forum tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Partisipasi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Forum Konsultasi Publik ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pengguna layanan, pemerintah daerah, perbankan, akademisi, media massa hingga lembaga swadaya masyarakat. BPKAD Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebagai salah satu stakeholder yang diundang dalam kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, maupun tanggapan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan keynote speech Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, pemaparan materi, serta sesi diskusi dan penyampaian pendapat atau tanggapan dari peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik.
“Forum seperti ini penting sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Melalui keterbukaan terhadap masukan dan evaluasi, kita dapat bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin efektif, transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat akan terus mendukung berbagai langkah kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap hasil dari forum ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama. BPKAD Sulbar berkomitmen untuk terus membangun koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat semakin profesional, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat,” tutupnya.
Sementara itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dalam undangannya menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik melalui keberlanjutan Zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan menegakkan integritas, memberikan pelayanan terbaik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.
