Oleh: Safardy Bora
Suwarta.id, – Program makan gratis nasional yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semula disambut dengan gegap gempita sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi muda dan keluarga miskin. Di atas kertas, gagasan ini tampak mulia—negara hadir memberi gizi bagi anak-anak bangsa agar tumbuh sehat dan cerdas. Namun, di lapangan, kenyataannya tidak seindah brosur dan pidato peresmian.
Di banyak daerah, para guru dan kepala sekolah mengeluh. Makanan yang datang sering kali tidak sesuai dengan selera dan kebiasaan makan anak-anak. Banyak yang tersisa, mubasir, bahkan terbuang percuma. Beberapa siswa memilih tidak menyentuh makanan itu karena tidak sesuai dengan cita rasa lokal. Di sinilah letak persoalan mendasar: program nasional yang seharusnya berangkat dari kebutuhan riil masyarakat justru dirancang dari meja rapat para konsultan yang tidak memahami dinamika sosial di lapangan.
Apakah pemerintah mendengar suara para pendidik itu? Ataukah semua ini sekadar proyek politik untuk memenuhi janji kampanye yang terburu-buru diwujudkan tanpa kajian yang mendalam?
Menurut data Badan Pangan Dunia (FAO, 2024), keberhasilan program makan gratis di negara-negara lain sangat bergantung pada tiga hal: konteks budaya pangan, partisipasi masyarakat lokal, dan pengawasan distribusi anggaran yang ketat. Tanpa tiga hal ini, program hanya menjadi ajang pemborosan besar-besaran dengan hasil yang jauh dari harapan.
Banyak pihak menilai bahwa program ini justru membuka ruang bagi kepentingan pihak ketiga: penyedia jasa katering, pengusaha bahan pokok, hingga kontraktor logistik yang berlomba mengambil bagian dari “kue nasional”. Guru dan siswa hanyalah penerima pasif dari sebuah kebijakan yang kehilangan jiwa sosialnya. Di saat ekonomi nasional sedang tertekan, harga kebutuhan pokok meningkat, dan ruang fiskal negara makin sempit, menggelontorkan triliunan rupiah untuk makanan yang mubasir terasa ironis—seperti menghidangkan pesta di tengah kemiskinan rakyat sendiri.
Tidak sedikit orang tua di kampung dan kota kecil berbisik lirih, “Seandainya uang makan gratis itu diberikan langsung kepada keluarga, mungkin bisa kami gunakan membeli beras, minyak, atau susu untuk semua anak di rumah.” Sebuah refleksi sederhana namun menggugah nalar kebijakan publik: rakyat lebih tahu apa yang mereka butuhkan.
Pendidikan seharusnya mengajarkan kemandirian, bukan ketergantungan. Program makan gratis tanpa sistem dan pengawasan yang kuat justru menanamkan nilai sebaliknya—bahwa negara akan selalu “memberi makan”, bukan memberi peluang. Sekolah-sekolah rakyat yang dikelola Kementerian Sosial kini berdiri di tengah sekolah negeri dan swasta yang sudah ada, menciptakan tumpang tindih fungsi dan anggaran.
Pertanyaannya, di mana letak keberpihakan sejati terhadap rakyat kecil?
Kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap cita-cita memberi gizi bagi anak-anak bangsa, tetapi seruan agar kebijakan publik dijalankan dengan nalar, empati, dan data. Sebab, seperti kata filsuf Prancis, Voltaire: “Good intentions are not enough; they must be backed by good methods.”
Indonesia tidak butuh program yang meriah di televisi tetapi kosong di dapur rakyat. Kita butuh kebijakan yang berakar dari realitas, yang menumbuhkan martabat dan bukan sekadar menunaikan janji kampanye.
Jika pemerintah ingin membangun bangsa yang kuat, mulailah dengan membangun sistem yang jujur, transparan, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Sebab, sebagaimana diingatkan Bung Hatta, “Kesejahteraan tidak bisa dipaksakan dari atas; ia tumbuh dari bawah bersama rakyat.”*)
