Suwarta.id, MAMUJU — Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, turun langsung ke rumah sakit Regional untuk memastikan kesiapan tindakan operasi seorang pasien yang sempat viral karena ditolak menerima surat rujukan dari puskesmas akibat tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kunjungan itu berlangsung Senin Malam (22/12/2025) sebagai respons cepat pemerintah provinsi usai kasus tersebut mendapat sorotan publik.
Pasien bernama Pase (75) Warga Salukayu, Kecamatan Papalang, sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan membutuhkan tindakan operasi. Namun, keluarganya mengaku kebingungan setelah pihak puskesmas Topore menyatakan tidak dapat menerbitkan rujukan BPJS lantaran terdapat tunggakan iuran beberapa bulan. Kondisi tersebut memicu perdebatan di media sosial dan memantik simpati warganet.
Setibanya di rumah sakit, Wagub disambut jajaran manajemen dan tim medis yang menangani pasien. Ia langsung menuju ruang perawatan, memeriksa kondisi pasien, dan mengamati kesiapan perlengkapan praoperasi, termasuk pengecekan infus, cairan kebutuhan anestesi, hingga kesiapan ruang operasi.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar. Kita tidak boleh membiarkan warga merasa ditelantarkan hanya karena kendala administrasi. Kita hadir untuk memastikan pasien menerima pelayanan yang layak dan segera,” ujar Wagub.
Keluarga pasien tampak lega dengan perkembangan ini. Mereka mengaku sempat kebingungan dan hampir menyerah sebelum kasus tersebut mendapat perhatian publik.
“Kami sudah mondar-mandir mencari solusi. Di puskesmas, kami sempat ditawari rujukan umum, tapi kami tidak sanggup membiayai operasinya. Setelah kasus ini viral, alhamdulillah pemerintah cepat membantu,” kata salah satu anggota keluarga.
Dalam kesempatan itu, Wagub memberikan pesan tegas kepada fasilitas kesehatan di daerah agar tetap mengedepankan asas kemanusiaan dalam pelayanan. Ia menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak boleh menghambat layanan darurat atau kasus yang membutuhkan penanganan segera.
“Kita tetap mendorong kepatuhan masyarakat membayar iuran BPJS. Tetapi di sisi lain, fasilitas kesehatan wajib mengutamakan keselamatan pasien. Pemerintah akan terus memantau agar tidak ada lagi kejadian serupa,” ujarnya.
Wagub juga meminta BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi sistem pemutihan dan opsi pembayaran bertahap agar masyarakat tidak kesulitan melunasi tunggakan. Ia menegaskan bahwa edukasi publik harus berjalan seiring dengan peningkatan pengawasan layanan.
Sementara pihak rumah sakit juga memberikan penjelasan langsung terkait kesiapan sarana medis. Kepala Instalasi Pelayanan Rawat Inap menyatakan bahwa ketersediaan cairan infus untuk pasien telah dipastikan aman dan mencukupi untuk kebutuhan sebelum dan sesudah operasi.
“Untuk infus dan seluruh kebutuhan cairan selama masa observasi maupun pascaoperasi, semuanya sudah kami siapkan. Tidak ada kendala ketersediaan. Kami pastikan pasien mendapatkan pelayanan optimal,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang dilakukan, pasien kini berada dalam kondisi stabil dan dijadwalkan menjalani operasi hari ini selasa 23 Desember 2025. Pemerintah provinsi memastikan akan terus mengawal proses tersebut hingga pasien menerima tindakan medis sepenuhnya.(hh)
