Oleh: Hafsah Syamsul. M.Hum
Suwarta.id – Pembentukan Danantara menjadi langkah besar pemerintah dalam optimalisasi modal dan aset BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan mengusung konsep kapitalisme negara seperti yang diterapkan Cina, Danantara menjadi alat investasi besar yang bertujuan menarik investasi asing, menanam modal di luar negeri, serta mendukung program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit. Namun, di balik rencana besar ini, ada pertanyaan besar: siapa yang benar-benar akan menikmati keuntungan dari Danantara, dan siapa yang harus menanggung risikonya?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa negara-negara maju justru meminta Indonesia untuk menanam modal di wilayah mereka. (cnnindonesia.com/21/022025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya bertindak sebagai mesin investasi domestik, tetapi juga sebagai alat ekspansi global Indonesia. Namun, seperti halnya setiap investasi, ada risiko besar yang harus ditanggung. Jika investasi gagal, maka uang rakyat yang digunakan sebagai modal akan lenyap tanpa kemungkinan kembali. Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung kerugian jika skema ini tidak berjalan sesuai harapan?
Kapitalisme Negara & Oligarki
Dalam model ekonomi yang sedang disusun ini, oligarki menjadi pihak yang paling diuntungkan. Seperti yang dapat dilihat dari jajaran petinggi Danantara, individu-individu yang duduk di kursi kepemimpinan berasal dari kelompok elite bisnis dan politik yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintah. Dengan demikian, Danantara berpotensi menjadi alat bagi para oligarki untuk memperluas bisnis mereka ke pasar global menggunakan dana yang berasal dari rakyat.
Tempo menerbitkan sebuah artikel yang mengulas bagaimana kapitalisme negara yang diterapkan dalam pemerintahan Prabowo cenderung menguntungkan elite bisnis daripada rakyat secara keseluruhan (tempo.com 16/02/2025). Bahkan, kehadiran Danantara dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi atas sumber daya yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Kompas juga menyoroti bagaimana rakyat akan kembali menjadi pihak yang berkorban dalam kebijakan ekonomi yang ambisius ini (money.kompas.com/18/02/2025). Hilirisasi minerba dan sawit yang dibiayai oleh Danantara pada akhirnya akan memperkaya kelompok usaha yang telah lama mendominasi sektor tersebut. Pada saat yang sama, buruh dan petani tetap dalam posisi marginal tanpa keuntungan yang signifikan dari proyek-proyek raksasa ini. kapitalisme negara dengan wajah ekonomi kerakyatan tetaplah kapitalisme, yang akan menguntungkan segelintir elite ekonomi yang dekat dengan kekuasaan.
Resistensi terhadap kebijakan pemerintah akhir-akhir ini mulai muncul dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Sebagaimana dirangkum dalam Kompas.com gelombang demonstrasi mahasiswa menyoroti ketidaktransparanan dan ketidakadilan kebijakan ekonomi. Selain itu, Mahasiswa dan kelompok sipil lainnya melihat Danantara sebagai proyek besar yang akan memperparah kesenjangan ekonomi dan mengancam kesejahteraan rakyat kecil.
Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tajuk “Indonesia Gelap” menyoroti bagaimana rakyat semakin dijauhkan dari kesejahteraan akibat model ekonomi yang diterapkan pemerintah (Kompas, 18 Februari 2025) aksi demonstrasi ini harusnya jadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi bukan ngotot-ngototan kebijakan.
Sistem Ekonomi Islam Sangat Layak Jadi Solusi
Danantara bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi cerminan dari bagaimana negara melihat rakyatnya: apakah sebagai pemilik sejati kekayaan nasional atau sekadar sumber dana bagi elite ekonomi. Dalam sistem kapitalisme negara yang kini diterapkan, keuntungan akan jatuh ke tangan segelintir oligarki, sementara risiko ekonomi ditanggung oleh rakyat kecil. Jika rakyat terus dibiarkan sebagai penonton dalam permainan besar ekonomi ini, maka bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan babak baru dari ketimpangan ekonomi yang lebih tajam dan ketidakadilan sosial yang semakin nyata.
Di tengah model kapitalisme negara yang semakin menguat, Islam menawarkan solusi berbeda dalam mengelola ekonomi. Islam memiliki sistem ekonomi yang menekankan keadilan dalam distribusi kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya. Seperti yang diajarkan dalam konsep ekonomi Islam, pengelolaan harta harus mengikuti prinsip bahwa sumber daya alam dan kekayaan yang besar harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir elite bisnis. Namun, penerapan sistem ini membutuhkan perubahan politik yang lebih besar, yang hanya bisa terwujud dalam sistem yang berlandaskan syariat Islam secara menyeluruh.
Sistem ekonomi Islam telah menentukan siapa yang berhak mengelola kekayaan dan bagaimana hasilnya harus didistribusikan. Dalam Islam, sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam tidak boleh diserahkan kepada individu atau kelompok tertentu, melainkan harus dikelola oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan penerapan ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan secara individu per individu, bukan hanya sebagai statistik ekonomi makro yang sering digunakan pemerintah untuk membela kebijakan kapitalistiknya.Dalam sistem ini, negara tidak berfungsi sebagai korporasi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi sebagai pengurus dan pelayan rakyat yang memastikan distribusi kekayaan berlangsung adil dan sesuai syariat.(*)
