Suwarta.id, Mamuju — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat melalui Bidang Lingkungan Hidup menyampaikan kecaman keras atas pernyataan kontroversial yang dilontarkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju dalam kunjungan sosialisasi di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 18 Juni 2025.
Menurut BADKO HMI Sulbar, pernyataan tersebut tidak hanya menyulut keresahan di tengah masyarakat, tapi juga merupakan tindakan provokatif dan manipulatif yang menyesatkan opini publik, terutama di tengah meningkatnya penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan pasir di wilayah tersebut.
“Kami menilai pernyataan BWS Sulawesi V adalah pembohongan publik yang terstruktur dan penuh kepentingan. Ini adalah provokasi murahan yang memecah kepercayaan masyarakat, dan merusak nilai-nilai transparansi yang seharusnya dijaga oleh setiap pejabat negara,” tegas Muh. Arif, Kabid Lingkungan Hidup BADKO HMI Sulawesi Barat, dalam keterangannya.
BADKO HMI Desak Kepala BWS Dicopot dan Diproses Hukum
BADKO HMI Sulbar mendesak agar Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju segera dicopot dan diproses secara hukum atas dugaan penyebaran informasi hoaks. Menurut Arif, pejabat negara tidak boleh bermain api dengan opini publik, apalagi di wilayah yang sedang memanas akibat konflik kepentingan tambang dan perlindungan lingkungan.
“Jika pemerintah dan penegak hukum tidak segera mengambil langkah tegas, kami tidak segan mengambil tindakan konstitusional dan turun langsung menuntut pertanggungjawaban pihak BWS. Saat ini, kami tengah menyusun laporan resmi ke Polda Sulbar,” lanjut Arif.
Soroti Proyek Mangkrak: Bendung dan Irigasi Tommo Jadi Beban Negara
Dalam pernyataannya, BADKO HMI Sulbar juga menyoroti proyek Bendung dan Irigasi Tommo yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah, namun hingga hari ini tidak menunjukkan dampak fungsional bagi masyarakat.
“Program itu mengatasnamakan kebutuhan rakyat, tapi nyatanya hanya mengurusi anggaran tanpa memperhatikan fungsi dan kualitas. Ini bentuk pemborosan anggaran negara. Uang rakyat dirampas dengan rapi melalui proyek-proyek siluman yang manfaatnya nihil,” ujar Arif.
Ia menambahkan bahwa BADKO HMI akan mendesak lembaga audit dan KPK untuk menyelidiki proyek tersebut secara menyeluruh.
“Jangan sampai proyek ini menjadi kuburan uang negara, sementara petani masih kesulitan air dan lahan tidur akibat sistem irigasi yang mati total.” tegasnya.
BADKO HMI Sulbar Siap Ambil Sikap Tegas
Sebagai bagian dari civil society yang konsisten mengawal isu keadilan ekologis dan tata kelola sumber daya publik, BADKO HMI Sulbar menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap dugaan manipulasi informasi dan penyalahgunaan anggaran oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
“Kami memberi waktu kepada instansi terkait untuk merespons dan mengambil langkah korektif. Jika tidak, BADKO HMI Sulbar siap melakukan konsolidasi besar-besaran, menggerakkan kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan atas nama pembangunan. Ini soal harga diri rakyat, bukan sekadar soal proyek,” tutup Muh. Arif.(hh)
