Suwarta.id, Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat turut menghadiri Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Selasa (26/8) bertempat di Marasa Corner.
Kehadiran BPSDM bersama seluruh perwakilan OPD dan Kabupaten se-Sulbar menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memperkuat tata kelola informasi publik di Sulawesi Barat.
Kepala BPSDM Sulbar dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan manajemen informasi publik yang digagas Diskominfo. Menurutnya, BPSDM siap berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi para pengelola PPID di setiap OPD.
“BPSDM siap berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam hal pengelolaan informasi. Harapan kami, keterbukaan informasi publik tidak hanya sebatas kewajiban formal, tetapi juga mampu memberi nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulbar, Dr. Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan manajemen informasi publik yang transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, dalam arahannya menekankan bahwa indeks keterbukaan informasi di Sulbar masih fluktuatif. Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan informasi pada website OPD, mispersepsi, kurangnya respon dari OPD, pergantian penanggung jawab PPID, serta perhatian pimpinan OPD terhadap kewajiban penyampaian informasi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Ridwan menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, seperti coaching clinic bagi pengelola PPID, penguatan kolaborasi, penguatan diseminasi, peningkatan kapasitas admin, hingga pemantauan website secara berkala.
Rakor PPID ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-OPD dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih baik, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Barat.(hh)
