Mamuju,Suwarta.id – Upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus dipacu melalui kolaborasi lintas instansi. Pada Selasa, 28 April 2026, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mamuju, Muhammad Dusil Hafid, beserta jajaran melakukan kunjungan teknis ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar.
Kunjungan strategis ini diterima langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PDSPKP beserta staf teknis di Aula DKP Sulbar.
Langkah koordinasi ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah serta UPTD Pengelolaan Taman Laut dan Pesisir Kepulauan Balabalakang, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen untuk memastikan setiap potensi sumber daya alam, termasuk di sektor perikanan, dapat terkelola secara administratif dengan baik demi mendongkrak PAD.
Dalam diskusi tersebut, terungkap fakta krusial bahwa banyak hasil perikanan asal Sulbar, terutama komoditi tuna, yang diekspor melalui perusahaan di provinsi tetangga sehingga tercatat sebagai komoditi asal daerah lain. Fenomena ini menyebabkan hilangnya potensi PAD bagi Sulbar.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala BPPMHKP, Muhammad Dusil Hafid, menegaskan perlunya penguatan regulasi serta kewajiban Surat Keterangan Asal (SKA) bagi setiap hasil perikanan yang akan dikirim keluar daerah.
“Sinkronisasi data antar seluruh stakeholder adalah harga mati. Hal ini akan menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan dan penerbitan regulasi ekspor-impor yang lebih kuat,” ujar Dusil Hafid.
Selain itu, BPPMHKP mendorong DKP Sulbar untuk menjadi lembaga pemberi rekomendasi bagi UKM pengolah hasil perikanan, mengingat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) kini diterbitkan oleh BPPMHKP berdasarkan rekomendasi DKP provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM memaparkan sejumlah rencana strategis, di antaranya pengusulan bantuan Vessel Monitoring System (VMS) dan fish finder bagi nelayan guna meningkatkan akurasi data armada penangkapan.
“DKP juga berencana membangun komunikasi intensif dalam pengembangan kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas cold storage dan pabrik es balok untuk menjaga mutu hasil tangkapan,” kata Safaruddin.
Meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Safaruddin menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan BPPMHKP guna menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan.
Melalui pertemuan itu, Kepala DKP Sulbar menyampaikan pesan penuh optimisme terkait masa depan perikanan di Bumi Manakarra.
“Kami sangat optimis bahwa dengan hilangnya sekat-sekat ego sektoral dan terciptanya komunikasi yang harmonis antara KKP, pemerintah provinsi, hingga kabupaten, kejayaan perikanan Sulbar akan segera terwujud.
“Tantangan yang ada justru menjadi pemacu bagi kita untuk bekerja lebih keras dan cerdas demi memastikan hasil laut kita tidak hanya melimpah di air, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan nelayan kita,” pungkasnya. (Rls)
