Mamuju,Suwarta.id — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menggelar Sulbar Islamic Intellectual Summit 2026, Rabu, 6 Mei 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Merancang Masa Depan SDM Sulbar Berbasis Spiritualitas dan Intelektualitas” tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana.
Junda Maulana mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara KAHMI dan Pemprov Sulbar melalui Biro Pemkesra merupakan langkah positif dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Ini adalah kegiatan yang sangat baik. Kenapa, karena saya tertarik dengan temanya itu merancang sumber daya manusia Sulbar,” ujar Junda Maulana.
Ia menegaskan, Sulbar menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama. Menurutnya, pembangunan SDM tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga harus diimbangi dengan spiritualitas.
“Kita ketahui bahwa dua-dua ini adalah dua dimensi yang harus dikaitkan, yang seimbang untuk pengembangan diri. Karena tadi kalau ilmu pengetahuan tanpa spiritual, maka itu akan bisa menyebabkan ahlak yang rendah. Demikian juga sebaliknya, kalau spiritualitasnya tinggi tapi intelektualnya rendah, maka ini tidak bisa berkompetitif juga,” jelasnya.
Junda Maulana menekankan pentingnya keseimbangan kedua dimensi tersebut sebagai fondasi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar sebagai salah satu indikator kemajuan.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa berbagai tantangan seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga ketenagakerjaan perlu diatasi melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti KAHMI.
“Peran edukasi sangat penting. Kita harus terus mengedukasi masyarakat agar mampu menghadapi perubahan,” kata Junda Maulana.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan daerah terhadap investasi. Menurutnya, penerimaan masyarakat terhadap investor harus didukung dengan komunikasi yang efektif dan informasi yang transparan.
“Investor, investasi yang akan masuk kita harus bisa menerima. Tentunya dengan suatu komunikasi yang efektif. Karena masyarakat juga tanpa informasi yang lengkap pasti tidak menerima yang sebenarnya,” tutupnya. (Rls)
