Suwarta.id, Polewali Mandar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Jumat, 13 Desember 2024. Aksi ini menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap mencederai kepercayaan publik, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Penjabat (PJ) Bupati dan Kabag Umum, serta penipuan terhadap pelaku usaha lokal yang hingga kini belum mendapat penyelesaian, Jumat 13 Desember 2024.
Jenderal lapangan Yusril menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi ini mencakup keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak transparan. “Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak para pegawai yang seharusnya dilindungi. Kami meminta pemerintah daerah segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” tegasnya.
Selain itu, HMI juga menyoroti kasus penipuan yang dialami oleh salah satu pelaku usaha lokal, di mana pembayaran atas layanan atau barang yang telah disediakan masih tertunda tanpa kejelasan. “Pemerintah daerah seharusnya menjadi pelindung dan pendukung bagi pelaku usaha lokal, bukan justru menciptakan kerugian yang menghancurkan kepercayaan mereka,” tambah Hakiki Kabid PA HMI Cabang Polewali Mandar yang turut hadir sebagai massa aksi.
Namun, aksi demonstrasi ini diwarnai kekecewaan besar dari para peserta karena pihak pemerintah, termasuk PJ Bupati, tidak hadir untuk menemui massa dan memberikan respons terhadap tuntutan yang diajukan. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk pengabaian atas tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah.
HMI dalam pernyataan sikapnya menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami akan membawa permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Kami meminta DPRD untuk bersikap tegas terhadap pemerintah daerah yang tidak responsif dan memastikan semua tuntutan masyarakat segera ditindaklanjuti,” tambahnya .
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak transparan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang merugikan masyarakat. HMI berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan dan mendesak pihak berwenang agar memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang konkret atas dugaan korupsi, penipuan, dan pelanggaran lainnya.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari DPRD dan pemerintah daerah untuk menjawab tuntutan ini serta mengembalikan kepercayaan publik yang telah terkikis akibat permasalahan tersebut.(hh)
