Suwarta.id, Mamuju – Komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris (2015) untuk menahan laju kenaikan suhu bumi pada 1,5 derajat celcius sudah baik. Bahkan telah meratifikasi kesepakatan ini ke dalam Undang-Undang 16/2016 dan mengadopsinya menjadi beberapa aturan turunan.
Pada 2022, Indonesia membentuk lembaga JETP untuk mempercepat transisi energi, termasuk pensiun dini PLTU. Transisi ini tak lain adalah upaya buat mengurangi emisi. Meski, ada banyak kritik yang dialamatkan ke JETP.
Tetapi Indonesia seperti punya dua sisi wajah. Sisi satu tampak baik, memperlihatkan komitmen iklim negara ini pada komunitas dunia. Sisi lain, Indonesia masih memberi kenyamanan pada industri ekstraktif. Salah satu contoh, Indonesia telah berkomitmen untuk mempensiunkan PLTU sambil mengusahakan bauran energi, tetapi Indonesia membolehkan industri skala besar untuk membangun PLTU Captive.
Baru-baru, Presiden Prabowo bahkan memberi lampu hijau untuk deforestasi demi perluasan sawit. Dalam 100 hari kerja pertama Prabowo, bahkan muncul sebuah ucapan dari anak buah presiden ini, yang menyiratkan niat Indonesia untuk keluar dari kesepakatan paris, meniru kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Belum lagi ungkapan Menteri Kehutanan yang ingin mengkonversi 20 juta hektare hutan Indonesia buat keperluan pangan hingga energi.
Lalu, bagaimana dengan di Sulawesi Barat?
Agus Mawan Jurnalis Mongabay dalam dialog yang diselenggarakan di Kantor Malaqbi Institute pada Senin 10 Februari malam, yang dihadiri puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP), mengatakan, kita tahu, perubahan iklim atau krisis iklim memberi dampak ke seisi planet ini.
“Mengubah pola cuaca, kemarau dan hujan. Di pesisir, kita diperhadapkan dengan intrusi air laut dan banjir rob, serta ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil seiring kenaikan permukaan laut. Di Sulbar, segala bencana iklim terjadi. Dari banjir di wilayah teresterial hingga di pesisir.
Saya kira, pemerintah kita perlu siap. Menyusun program mitigasi dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim, Ini tentu saja bukan dalam rangka menghindari dampak perubahan iklim, tetapi mengurangi kepaparan dan resiko,”ungkap Mawan
Lebih lanjut dikatakan, publik tentu saja boleh menginisiasi banyak hal. Mungkin menanam mangrove dengan metode yang betul, atau mendorong pemerintah berbuat sesuatu.
Tetapi, Sulawesi Barat baru saja melalui pemilihan umum, dan Gubernur baru sebentar lagi bakal dilantik. Kita perlu mengingatkan ini sebab sewaktu debat, para paslon tidak begitu membahas ini.
“Anak muda yang kelak hidup di planet ini, tentu harus menyadari peran mereka yang begitu besar. Dengan akses informasi yang begitu luas, anak muda semestinya lebih mudah terpapar dengan isu krisis iklim ini dan pada titik tertentu, meluncurkan serangkaian aksi atau tindakan yang berskala lokal,”jelas Mawan
Alasannya sederhana. Mengutip pernyataan seorang hakim di Indonesia yang memvonis bebas korban kriminalisasi warga penolak tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
“Kita tidak mewarisi bumi dan kekayaan alam ini dari nenek moyang tetapi sesungguhnya kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita, jagalah agar kelak mereka juga bisa melihat hijaunya bumi pertiwi.”demikian Mawan (hh)
