Suwarta.id, Mamuju – Tagline indoneaia gelap merupakan aksi serentak yang dilakukan seluruh mahasiswa di indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.
Pembicara Sulbar Bergerak Suhar Wijaya mengatakan seiring dengan momentum itu hari ini teman-teman melakukan aksi yang tergabung dalam alinsi SULBAR BERGERAK.
“Teman-teman mahasiswa dalam aksinya berorasi dengan beberapa isi orasi yang membahas tentang isu nasional yang hangat dikalangan mahasiswa dan masyarakat indonesia saat ini menurut saya ini adalah momentum bagi kita selaku mahasiswa yang ada di Sulawesi Barat,” kata Suhar, Kamis 20 Februari 2025.
Sehingga, mahasiswa Sulbar ikut adil dalam mengawal isu-isu nasional agar kemudian Presiden tahu bahwa kebijakan yang dihadirkan betul-betul menuai kontradiksi dikalangan masyarakat.
“Selain isu nasional ini juga momentum kita untuk mengangkat beberapa isu lokal yang ada di daerah kita sebagai alaram pengingat untuk kepala daerah yang baru,” ungkapnya.
Dengan mengharapkan dalam kepemimpinan baru kepala derah ini itu bisa mengurangi program program yang tidak penting untuk rakyat.
“Termasuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah sebelumnya,” ujarnya.
Sedangkan, Jendral Lapangan Idam menyampaikan aksi ini dilakukan bersama mahasiswa dari berbagai kampus yang bergabung dalam Sulbar Bergerak.
“Yang dimana kita bisa melihat bahwa di seluruh Indonsesia sedang berjuang dan bergerak dari hari senin sampai hari puncak di hari kamis, yang kemudia memberikan tajuk Indonesia gelap,” ucapnya.
Tajuk indonesiap gelap adalalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa tapi kemarahan seluruh elemen masyarakat sipil.
“Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah yang serampangan, rakyat seolah di jadikan kelinci percobaan, kebijkan di terapkan kemudia d protes dan di cabut dan seolah olah menjadi pahlwan, kemudian rakyat harus terus di korbankan,” tegasnya.
Salah satunya berbicara soal Pendidikan, kesehatan, dan aksebilitas. Hak-hak dasar warga negara, walaupun ada statemen dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, hingga tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa.
“Tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat, dalam hal tersebut, itu yang kemudian kami suarakan bersama teman-teman Mahasiswa seluruh Indonesia dan juga akan memberikan kita rasa takut dan gelisa khsusnya kami di wilayah mahasiswa, yang di sulawesi barat kebnyakan mahsiswa menggunankan KIP untuk berkuliah,” paparnya.
Kemudian efesiensi anggaran kesehatan sering kali berfokus pada pengurangan biaya, yang dapat merujuk pada penurunan kuliatas pelayanan. Misalnya, pengurangan anggaran untuk fasilitas kesehatan atau pengurangan jumlah tenaga medis, itu kemudian akan memberikan pengaruh pelayanan ke masyarakat, terutama daerah yang kekurangan dana.
“Jadi kami berhrap bahwa pemerintah dapat mengevaluasi segala kebijakan yang hari ini kita nilai tidak lagi berpihak oleh rakyat dan perlu di ketahui, Sulbar Bergerak akan terus berada dalam Barisan perlawanan, selama kebijakan pemerintah itu kemudian memberikan kegelapan bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya.(hh)
