Mamuju,Suwarta.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan arah kebijakan strategis dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satunya melalui pembahasan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengujian Mutu Komoditi yang dinilai memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar turut ambil bagian dalam proses tersebut dengan menghadiri rapat pembahasan Pergub Pengujian Mutu Komoditi yang digelar pada Kamis, 30 April 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di ruang rapat Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopperindag) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam forum tersebut, Bapenda Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan, Agus Salim Machmoed, bersama staf teknis, Aisyah. Kehadiran Bapenda menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya memperkuat aspek tata kelola mutu komoditi, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Pembahasan Pergub ini difokuskan pada penguatan mekanisme pengujian mutu barang komoditi yang beredar di wilayah Sulawesi Barat. Selain menjamin kualitas produk, regulasi ini juga diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperluas basis PAD melalui sektor komoditi unggulan daerah.
Kabid Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan, Agus Salim Machmoed, menegaskan bahwa Bapenda Sulbar memberikan perhatian serius terhadap regulasi ini karena memiliki implikasi langsung terhadap pendapatan daerah.
“Pengujian mutu komoditi bukan hanya soal standar kualitas, tetapi juga berkaitan dengan potensi penerimaan daerah yang perlu dikelola secara optimal dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan implementatif di lapangan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pihaknya akan terus aktif terlibat dalam setiap penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan optimalisasi PAD.
“Kami memastikan setiap regulasi yang disusun memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah, sekaligus tetap berpihak pada kepastian usaha dan kualitas komoditi daerah,” tegasnya.
Dengan keterlibatan aktif dalam finalisasi Pergub ini, Bapenda Sulbar berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu menjadi landasan kuat dalam pengelolaan komoditi daerah yang lebih terukur, berkualitas, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan Sulawesi Barat. (Rls)
