Mamuju,Suwarta.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, kondisi riil lapangan, serta kebutuhan spesifik masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan program pemerintah daerah. Hal ini juga sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Sihardi Duka.
Penegasan tersebut disampaikan Amujib saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai dalam apel pagi yang berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (12/5/2026).
Dalam arahannya, Amujib menekankan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan tidak boleh disusun hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pendekatan berbasis data akan membuat program pemerintah lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
“Perencanaan tidak boleh disusun hanya berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak,” ujar Amujib.
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap perangkat daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata, melainkan juga pada kualitas perencanaan program yang disusun masing-masing OPD. Perencanaan yang detail dan terukur dinilai mampu mempermudah pelaksanaan program sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Selain itu, Amujib juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dengan pemerintah kabupaten melalui Bapperida. Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk memastikan akurasi data pembangunan yang akan dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat.
Dalam sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting, Amujib menegaskan bahwa intervensi program harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah di Sulawesi Barat.
“Intervensi penanganan stunting tidak bisa disamaratakan mulai dari Pasangkayu sampai Polewali Mandar, karena setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda sehingga pendekatan programnya juga harus berbeda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amujib menekankan pentingnya evaluasi program secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Hal tersebut diperlukan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi lebih awal dan segera ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat.
Ia juga mendorong penguatan kapasitas aparatur perencana melalui coaching internal dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut aparatur pemerintah untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adaptif serta berbasis bukti.
Melalui penguatan kualitas perencanaan dan sinkronisasi data yang lebih baik, Bapperida Sulbar berharap pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
