Suwarta.id, Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar konsultasi terkait manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Disaster Recovery Center (DRC) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Konsultasi ini dilakukan sebagai langkah penting untuk memperkuat manajemen risiko dalam penerapan SPBE di lingkup pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi risiko dalam pengelolaan data digital pemerintahan.
Yeni Lies, selaku Admin SPBE BPSDMD Sulbar, menyampaikan bahwa manajemen risiko SPBE sangatlah penting.
Ia menegaskan, manajemen risiko merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian efektivitas SPBE di setiap instansi pemerintahan.
“Dengan adanya manajemen risiko yang baik, kita bisa mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi dalam operasional sistem digital pemerintahan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (7/10/2024).
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sendiri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
SPBE mengandalkan teknologi informasi untuk mendukung sistem kerja pemerintahan yang lebih modern dan terintegrasi.
Adapun DRC atau Disaster Recovery Center berperan penting sebagai pusat pemulihan data dan sistem saat terjadi gangguan atau bencana, yang bisa berdampak pada keberlanjutan layanan digital pemerintahan.
Diskominfopers Sulbar sebagai pemberi layanan pusat data turut berpartisipasi dalam konsultasi ini guna memastikan kesiapan mereka dalam menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan standar SPBE. Peningkatan kapasitas DRC juga menjadi bagian dari upaya ini.
Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, pemerintah Sulbar berharap dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang aman dan berkelanjutan.
Yeni juga menambahkan bahwa evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan manajemen risiko SPBE berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam mendukung transformasi digital di Sulawesi Barat yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.(Adv/hh)
