Suwarta.id, Polewali Mandar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) mendesak Bupati baru untuk mencopot direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Typalayo.
Desakan ini muncul setelah terungkap bahwa dalam dua tahun terakhir, PDAM tersebut tidak menyetorkan dividen ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar.
“Kami menganggap bahwa kinerja direksi PDAM dinilai tidak transparan dan gagal dalam mengelola keuangan perusahaan daerah. Menurut kami, tidak adanya setoran dividen ke Pemkab selama dua tahun 2022 dan 2024 menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan keuangan di tubuh PDAM,” kata Kader HMI Cabang Polman Ikbal Yahya.
Ikbal Yahya menilai ada persoalan serius di dalam PDAM Wai Typalayo. Jika perusahaan ini dikelola dengan baik, seharusnya tetap bisa memberikan kontribusi ke daerah.
“Oleh karena itu, kita meminta Bupati yang baru sebagaiman peraturan daerah (PERDA) agar segera mengevaluasi dan mencopot direksi yang ada,” tambahnya
Ikbal Yahya menegaskan kepada bupati baru bahwasanya kinerja Direksi sangat melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Kami menganggap Direksi PDAM sangat merugikan daerah. Maka dengan itu, pencopotan direksi PDAM adalah konsekuensi Rasional dan logis. Sebagaimana aturan yang berlaku.
Selain itu, khususnya BPK Polman, dia meminta audit menyeluruh terhadap keuangan PDAM guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Dirinya menganggap bahwa persoalan ini merupkan indikasi temuan yang sangat merugikan daerah.
“Kami meminta langkah tegas dari pemerintah daerah yakni Bupati baru untuk segera menangani permasalahan ini, mengingat PDAM Wai Typalayo merupakan penyedia layanan air bersih yang vital bagi warga dan sumber pendapatan daerah Polewali Mandar,” tandasnya.
Hingga, berita diterbitkan upaya konfirmasi terhadap pengelola PDAM Wai Tipalayo terus dilakukan.(hh)
