Suwarta.id, Polman – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar menyoroti surat undangan B269/BAPEN/900.1.3.2./III/2025 terkait kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan di Hotel Unhas Makassar pada 27 Maret 2025.
Kegiatan ini mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Polewali Mandar dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi serta efektivitas pelaksanaannya.
Sekretaris Cabang GMNI Polman Syuaib mempertanyakan alasan pemilihan lokasi kajian di luar daerah.
“Kajian PAD seharusnya dilakukan di Polewali Mandar, bukan di Makassar. Menggelar kegiatan di luar daerah tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan PAD, justru hanya menambah beban anggaran untuk membayar biaya perjalanan dinas (SPPD). Jika dilaksanakan di hotel yang ada di Polewali Mandar, maka akan ada kontribusi pajak hotel serta pajak makan dan minum yang masuk ke PAD, sekaligus mengurangi pengeluaran daerah untuk SPPD. Kami khawatir kegiatan ini hanya menjadi ajang kepentingan tertentu, apalagi menjelang Idul Fitri,” ujarnya.
Selain itu, GMNI Polman juga menyoroti utang daerah yang membengkak hingga Rp100 miliar.
Mereka menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
“Kami meminta Bupati dan pihak terkait untuk menjelaskan dasar serta mekanisme pengelolaan anggaran yang menyebabkan lonjakan utang ini. Seharusnya, Bupati meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit khusus terhadap “Badan Keuangan Daerah” guna memastikan apakah penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukannya serta mengevaluasi kinerja instansi tersebut,” tegas Syuaib.
GMNI Polman menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.(hh)
