Mamuju, Suwarta.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Sekretaris Bapperida, M. Darwis Damir, yang mendapat mandat dari Kepala Bapperida Junda Maulana untuk mendampingi Sekda Sulbar dalam agenda exit meeting Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 25 September 2025.
Agenda exit meeting tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung selama delapan hari di Sulawesi Barat, dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik sektor perizinan.
Menurut Darwis, pengawasan yang dilakukan Itjen Kemendagri berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Kehadiran Bapperida dalam agenda ini adalah bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis evaluasi, sehingga hasil pengawasan dapat menjadi masukan penting untuk perbaikan tata kelola ke depan,” ujarnya.
Plh Sekda Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan terima kasih atas pendampingan tim Itjen. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah data dari OPD yang belum terpenuhi. “Hal ini akan menjadi catatan penting bagi kami agar lebih tertib dalam pelaporan dan penyediaan data,” ungkapnya.
Dari hasil pengawasan, Tim Itjen Kemendagri menyoroti lima poin utama, yakni ; Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal, Kontribusi PAD pada sektor retribusi yang masih rendah, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang PUPR dan perumahan/permukiman,
Penguatan peran APIP dengan dukungan anggaran yang memadai dan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan di sektor minerba.
Darwis menambahkan, catatan tersebut akan menjadi rujukan Bapperida dalam menyelaraskan strategi pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
“Bagi Bapperida, hasil pengawasan ini sangat relevan untuk memastikan bahwa arah pembangunan Sulbar benar-benar didukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.
Kegiatan exit meeting ini juga dihadiri oleh Inspektorat Sulbar, Kepala Dinas PUPR, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kelautan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). (Rls)
