Oleh: Syamsir
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Pascasarjana Universitas Fajar-Makassar
Suwarta.id, – Dalam satu dekade terakhir, media sosial telah menjelma menjadi kekuatan utama dalam membentuk opini publik di Indonesia. Dari panggung politik, budaya populer, hingga solidaritas sosial, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kini bergeser ke ruang digital. Facebook, Instagram, TikTok, hingga X (dulu Twitter), tidak sekadar menjadi media komunikasi personal, tetapi juga arena kontestasi wacana dan identitas.
Namun, di balik potensi besar media sosial sebagai ruang publik baru, kita juga menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan: maraknya ujaran kebencian, disinformasi, politik identitas, dan polarisasi ekstrem. Pertanyaannya, apakah media sosial benar-benar memperkuat demokrasi? Atau justru menciptakan keramaian yang gaduh tanpa arah?
Untuk menjawabnya, kita dapat melihat kembali teori ruang publik dari Jürgen Habermas, serta pengembangannya dalam konteks era digital oleh para pemikir komunikasi kontemporer.
Ruang Publik Digital: Lintas Demokratisasi dan Fragmentasi
Jürgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962) menggambarkan ruang publik sebagai arena diskusi rasional yang bebas dari tekanan pasar dan negara. Ruang ini adalah tempat lahirnya opini publik, di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu bersama secara bebas dan setara.
Namun, dalam era digital, bentuk ruang publik telah bergeser. Para pemikir kontemporer seperti Zizi Papacharissi (2002) menyatakan bahwa internet menciptakan ruang publik virtual, tempat individu bebas mengekspresikan diri. Tapi, kebebasan ini sering kali tidak diiringi dengan tanggung jawab kolektif dan kedewasaan dalam berdiskusi. Akibatnya, kualitas diskursus menjadi rendah dan kerap kali emosional.
Alih-alih memperkuat demokrasi deliberatif, ruang digital cenderung memperkuat tribalistik digital di mana orang hanya ingin berinteraksi dengan yang sepaham. Ini adalah bentuk fragmentasi diskursus yang berbahaya bagi demokrasi. Papacharissi menyebutnya sebagai pseudo-public sphere, karena meskipun ada partisipasi luas, substansinya kerap dangkal.
Fenomena Indonesia: Suara yang Bebas, Tapi Terpecah
Di Indonesia, media sosial memang menjadi alat demokratisasi yang kuat. Gerakan #ReformasiDikorupsi pada 2019, misalnya, digerakkan oleh mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, menggalang massa, dan mendorong aksi kolektif. Bahkan, di luar isu politik, kampanye digital seperti #SaveSangihe (menolak tambang di pulau kecil), #PercumaLaporPolisi, dan #IndonesiaButuhRUUPKS menunjukkan bahwa ruang digital menjadi kanal perjuangan sosial yang efektif.
Namun, bersamaan dengan itu, ruang publik digital Indonesia juga penuh dengan dinamika negatif. Polarisasi politik di Pilpres 2014 dan 2019 menciptakan dua kutub yang saling bermusuhan, bahkan melampaui batas politik ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Diskusi di media sosial berubah menjadi ajang saling serang, fitnah, bahkan peretasan data pribadi (doxing) terhadap lawan politik.
Yang ironis, sebagian besar konten provokatif yang memicu konflik tersebut justru berasal dari akun anonim atau bot. Menurut berbagai riset, seperti yang dilakukan oleh PUSaKO FH Unand dan SAFEnet, terdapat pola sistematis dalam penyebaran informasi melalui akun-akun palsu, yang digunakan untuk menggiring opini atau menstigmatisasi kelompok tertentu.
Identitas Digital dan Budaya Populer: Kekuatan Baru Gen Z
Generasi Z di Indonesia tidak hanya menjadi konsumen media sosial, tetapi juga produsen identitas dan opini. Mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang terbuka dan kreatif. TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menjadi ruang ekspresi budaya yang kuat.
Fenomena fandom seperti K-Pop bahkan melampaui batas hiburan. Banyak penggemar K-Pop Indonesia terlibat dalam kampanye lingkungan, kesehatan mental, hingga advokasi hak perempuan. Ini menunjukkan bahwa identitas digital bisa menjadi alat untuk solidaritas lintas batas dan lintas isu.
Namun, dalam ruang yang cair ini, muncul tantangan baru: tekanan sosial digital. Budaya cancel, perundungan maya, dan standar perfeksionisme visual bisa menciptakan krisis identitas bagi anak muda. Mereka rentan mengalami kecemasan sosial, FOMO (fear of missing out), dan tekanan mental akibat ekspektasi tinggi di media sosial.
Di sinilah pentingnya membangun literasi digital dan kesehatan mental digital. Gen Z harus dibekali dengan pemahaman kritis dan kesadaran atas dinamika yang mereka hadapi di dunia maya.
Ekonomi Politik Media: Siapa yang Sebenarnya Mengendalikan?
Jika ruang publik idealnya dikelola oleh warga, maka ruang publik digital saat ini dikendalikan oleh kekuatan pasar global. Platform seperti Meta, TikTok, dan X bukanlah institusi netral. Mereka adalah korporasi raksasa yang mengatur lalu lintas informasi berdasarkan algoritma kepentingan bisnis.
Vincent Mosco (2009), dalam teori Ekonomi Politik Media, menyebutkan bahwa media adalah bagian dari struktur kekuasaan. Platform digital memonetisasi data pengguna, memanipulasi algoritma untuk meningkatkan waktu tayang, dan bahkan bekerja sama dengan aktor politik dalam konteks tertentu.
Di Indonesia, kita mengenal istilah buzzer atau influencer politik. Mereka digunakan untuk membentuk opini, membungkam kritik, atau menyesatkan publik. Dalam kasus-kasus tertentu, buzzer juga bekerja untuk korporasi dalam rangka kampanye citra atau penyembunyian isu sensitif.
Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa media sosial bukan ruang demokrasi murni, tetapi juga arena perebutan kontrol dan kapital. Demokrasi bisa terancam jika ruang publik digital sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan politik dan ekonomi yang tak transparan.
Menuju Ruang Publik Digital yang Sehat
Membangun ruang publik digital yang sehat bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, negara, masyarakat, akademisi, media, dan tentu saja pengguna media sosial itu sendiri.
Pertama, Pendidikan literasi digital harus ditingkatkan.
Literasi digital bukan sekadar bisa menggunakan teknologi, tetapi juga memahami kontennya, siapa pembuatnya, apa tujuannya, serta dampak sosial dan politiknya. Kampus, sekolah, dan komunitas harus aktif menyelenggarakan program literasi kritis.
Kedua, media harus tetap menjaga peran sebagai pilar demokrasi.
Media arus utama perlu membangun kembali kepercayaan publik melalui jurnalisme berkualitas, independen, dan berbasis data. Media juga bisa bermitra dengan jurnalisme warga untuk memperluas akses suara publik dari kelompok yang terpinggirkan.
Ketiga, regulasi digital yang adil dan demokratis harus dikembangkan.
Pemerintah memang perlu mengatur ruang digital untuk melindungi warga dari hoaks dan ujaran kebencian. Namun, kebijakan tersebut harus disusun secara transparan, dengan partisipasi masyarakat sipil, dan tidak dijadikan alat sensor politik.
Keempat, etika digital harus menjadi budaya bersama.
Sebagaimana kita memiliki etika berbicara di ruang publik fisik, kita juga perlu menginternalisasi etika dalam ruang digital. Diskusi sehat, menghargai perbedaan, tidak menyebar hoaks, dan tidak menjatuhkan orang lain adalah pondasi dari ruang publik yang berkualitas.
Penutup
Media sosial memang telah membuka jalan baru bagi partisipasi publik di Indonesia. Namun, tanpa kesadaran kritis dan tanggung jawab bersama, ruang digital justru bisa memperdalam jurang perpecahan. Teori ruang publik Habermas dan pengembangannya mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak otomatis lahir dari teknologi ia harus diperjuangkan, dipelihara, dan disepakati bersama.
Kita semua adalah bagian dari ruang publik digital hari ini. Maka, masa depannya bergantung pada cara kita memilih untuk berinteraksi di dalamnya. Apakah kita akan menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab, atau hanya menjadi konsumen pasif dari informasi yang dikendalikan oleh algoritma?
Pilihan itu ada di tangan kita.
Referensi:
1. Habermas, J. (1962). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
2. Papacharissi, Z. (2002). “The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere.” New Media & Society, 4(1), 9–27.
3. Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press.
4. Mosco, V. (2009). The Political Economy of Communication. SAGE Publications.
5. We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Indonesia Report.
6. SAFEnet. (2023). Laporan Keamanan Digital Indonesia.
7. PUSaKO FH Unand. (2021). Buzzer Politik dan Ancaman Demokrasi.(*)
