Suwarta.id, Mamuju – Dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat finalisasi SPBE yang turut menghadirkan tim pendamping dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini tindaklanjut Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 300.2.11/1181/2025 perihal Permohonan Pendampingan Penilaian SPBE. Langkah ini bertujuan agar pelaksana SPBE pada BPKPD dapat memahami secara mendalam proses digitalisasi yang terarah, terintegrasi, serta mampu menindaklanjutinya dengan hasil yang optimal pada saat evaluasi dilakukan.
Rapat finalisasi dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 Oktober 2025 pukul 09.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, dengan melibatkan seluruh unsur pelaksana SPBE di lingkup BPKPD.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, didampingi oleh Pejabat Perencana, Ibnu Munandar, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Bendahara Pengeluaran, Nur Fitri, Bendahara Barang, Mutmainnah, serta perwakilan dari Bidang Barang Milik Daerah, Kepegawaian, Fatul Mubin, Elvy Suhartaty dan Tim SPBE BPKPD Sulbar.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pendampingan teknis ini merupakan bentuk keseriusan BPKPD dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan digitalisasi di BPKPD berjalan terarah dan memberikan dampak nyata pada efisiensi serta kecepatan pelayanan publik. Pendampingan dari Tim SPBE Provinsi menjadi langkah penting agar kualitas penyusunan evidence dan evaluasi tahun ini bisa lebih maksimal,” ujar Mohammad Ali Chandra.
Turut hadir melakukan pendampingan dari Dinas Kominfo Sulbar, Darna Basmi bersama timnya yang memberikan pengarahan dan pembinaan teknis terkait penyusunan evidence SPBE tahun 2025.
Darna Basmi menjelaskan bahwa penilaian SPBE tahun 2025 memiliki perbedaan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun ini terdapat 30 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap perangkat daerah. Harapannya, seluruh indikator di BPKPD bisa mencapai level V, sehingga hasil akhir evaluasi dapat memberikan penilaian yang memuaskan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh tim dalam menghadapi evaluasi SPBE 2025.
“SPBE adalah sebuah kebutuhan untuk mempercepat transformasi pelayanan publik. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses dan dokumen yang disiapkan benar-benar mencerminkan kemajuan nyata BPKPD dalam hal tata kelola digital,” ungkap Fahri Yusuf.
“Dengan pendampingan dari Dinas Kominfo, kami optimistis kualitas pelaksanaan SPBE tahun ini akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada efisiensi kerja serta pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Langkah finalisasi ini menjadi bagian dari upaya BPKPD Sulbar dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
Melalui penerapan SPBE yang berkualitas, BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan birokrasi digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.(hh)
