Mamuju, Suwarta.id — Pengelolaan anggaran bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga seberapa besar manfaat dan kontribusi yang mampu dihasilkan bagi pembangunan daerah. Semangat tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (31/8/2026), turut mendukung arah pembangunan yang dijalankan oleh kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Anggota DPRD Sulbar Sulfakri Sultan bersama Firman Argo, dan dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat Safaruddin, S.DM, bersama staf fungsional Perencana Ahli Muda. Turut hadir Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk realisasi anggaran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), target PAD, potensi PAD Tahun 2026, serta berbagai kendala yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Bagi sektor kelautan dan perikanan, PAD menjadi salah satu aspek penting yang terus dioptimalkan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sejumlah unit layanan yang memiliki potensi penerimaan daerah.
Pada DKP Provinsi Sulawesi Barat, terdapat lima unit kerja yang menjadi target PAD, yaitu UPTD BBIP Poniang, Pelabuhan Perikanan Palipi Majene, Pelabuhan Perikanan Banggae Majene, Pelabuhan Perikanan Kasiwa Mamuju, serta Pabrik Es Sumare Mamuju.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, realisasi PAD dari lima unit kerja tersebut hingga Agustus 2026 telah mencapai 49,48 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat perkembangan penerimaan sekaligus mengidentifikasi ruang peningkatan potensi PAD hingga akhir tahun anggaran.
Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan unit kerja.
“Kita tidak hanya mengejar target PAD, tetapi juga memastikan bahwa setiap unit kerja mampu memberikan pelayanan yang baik dan mengoptimalkan potensi yang ada. Evaluasi seperti ini penting untuk melihat apa yang sudah berjalan, apa yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus kita lakukan agar target dapat dicapai secara optimal,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi bersama DPRD serta TAPD menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Data realisasi, potensi penerimaan, serta kendala di lapangan dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan berikutnya.
Rapat juga membahas berbagai hal lain yang dianggap penting terkait pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Setiap OPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai dengan ketentuan dan sasaran pembangunan daerah.
Melalui forum koordinasi tersebut, DPRD Sulbar, pemerintah daerah, dan OPD terkait diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam mengawal pelaksanaan APBD 2026. Evaluasi secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk memastikan anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Bagi DKP Sulbar, optimalisasi PAD akan terus diarahkan melalui penguatan pengelolaan unit-unit penghasil PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan, serta pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang semakin akuntabel dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, APBD diharapkan mampu menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
