Mamuju, Suwarta.id — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menjadi lokasi pelaksanaan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat DLHK Sulbar, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 459 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode 2025–2028.
Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Rapat kerja tersebut menghadirkan berbagai unsur perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam struktur KKMD Sulawesi Barat. Agenda utama pembahasan meliputi revisi Surat Keputusan sesuai nomenklatur baru, dukungan data kegiatan KKMD Tahun 2025, serta penyusunan Rencana Aksi KKMD Tahun 2026.
Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, selaku Sekretaris KKMD Sulawesi Barat. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di Sulawesi Barat.
“Pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat, agar ekosistem mangrove dapat tetap terjaga dan memberi manfaat bagi generasi mendatang,” ujar Zulkifli.
Ia juga menekankan, penyusunan rencana aksi KKMD Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat program rehabilitasi dan perlindungan kawasan pesisir secara terarah dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan acara, dilanjutkan pemaparan mekanisme diskusi dan tujuan rapat kerja oleh Sekretaris KKMD Sulawesi Barat. Forum kemudian dilanjutkan dengan pembahasan agenda utama serta sesi diskusi dan tanya jawab antar peserta rapat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan dalam mendukung upaya rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Mangrove menjadi benteng alami kawasan pesisir sekaligus penjaga keseimbangan lingkungan yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
