Mamuju,Suwarta.id – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa persoalan konektivitas masih menjadi tantangan mendasar pembangunan digital di Sulbar. Hal tersebut Ia sampaikan dalam sebuah acara Podcast bersama konten kreator Rijal Jamal, Kamis 11 Desember 2025.
Ridwan mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, Sulbar masih memiliki 118 desa blankspot 4G dan tercatat 177 titik layanan publik yang belum memiliki akses internet. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan serius bagi pelayanan publik yang ingin bergerak menuju sistem yang modern, inklusif, dan berbasis digital.
Menurut Ridwan, masalah konektivitas hanyalah satu bagian dari persoalan yang lebih besar. Persoalan yang juga tidak kalah pentingnya adalah digitalisasi di Sulbar yang masih berjalan secara parsial, sehingga sejumlah layanan pemerintahan belum optimal.
Oleh karena itu, ia mendorong kerangka besar “Sulbar Digital”, sebuah konsep transformasi digital dalam mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. Yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Untuk melalui konsep Sulbar Digital yang ia perjuangkan saat ini arahnya untuk memastikan seluruh aspek digital, mulai dari layanan publik, integrasi data, peningkatan kapasitas digital ASN dan masyarakat, keamanan siber, hingga pembenahan internal Kominfo, bergerak secara simultan dan saling memperkuat.
“Sulbar Digital adalah lompatan. Bukan hanya perbaikan kecil-kecilan. Kita ingin memastikan semua aspek bergerak bersama: internetnya, layanannya, datanya, SDM-nya, keamanan sibernya. Kalau hanya membenahi satu sisi, kita tidak akan maju,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa ekosistem digital tidak bisa terbangun tanpa integrasi sistem dan data antar-OPD, dashboard analitik yang dapat digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan, hingga standar kompetensi digital yang lebih baik di tingkat ASN maupun masyarakat.
Di tengah tantangan tersebut, Ridwan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar tetap berkomitmen untuk menangani blankspot secara bertahap, meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau tidak bisa dituntaskan di 2026 karena kondisi fiskal yang terbatas, maka kita lakukan intervensi bertahap. Tapi komitmen mengurangi blankspot tidak boleh berhenti. Ini menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan banyak hal lainnya,” kata Ridwan.
“Jika Sulbar ingin maju, digitalisasinya harus lebih dulu maju. Kominfo harus menjadi orkestrator perubahan itu. Kita harus bergerak cepat, terukur, dan berbasis data,” tegasnya. (Rls)
