Mamuju,Suwarta.id— Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, membuka kegiatan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan penilaian kapasitas daerah melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang menjadi salah satu komponen dalam pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional Tahun 2026. Pelaksanaannya diarahkan untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, validasi, serta penyepakatan capaian indikator IKD secara partisipatif bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Muhammad Yasir Fattah menegaskan pentingnya penilaian IKD sebagai bagian dari evaluasi kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Menurutnya, proses penilaian tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Barat.
“Penilaian IKD menjadi bagian penting untuk melihat kapasitas dan ketahanan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi serta capaian yang ada di daerah,” ujar Yasir Fattah.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk terus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulawesi Barat, Ulfian, memberikan pengantar sebelum memasuki sesi penilaian. Pengantar tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan penilaian kapasitas melalui IKD.
Selanjutnya, materi penilaian disampaikan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Berdasarkan rundown kegiatan, sesi penilaian dilaksanakan pada pukul 09.00–11.00 WITA dan dilanjutkan dengan sesi diskusi materi.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan BPBD kabupaten se-Sulawesi Barat. Dokumen kegiatan mencantumkan BPBD Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, Pasangkayu, serta BPBD Provinsi Sulawesi Barat sebagai peserta.
Yasir Fattah berharap proses penilaian IKD dapat menghasilkan data kapasitas daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil tersebut selanjutnya dapat menjadi bagian dari data kapasitas daerah dalam mendukung pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2026.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap seluruh data dan indikator dapat dikonfirmasi serta divalidasi dengan baik. Yang lebih penting, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah,” tutup Yasir Fattah.
