Mamuju,Suwarta.id – Badan Perencanaan. Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan perannya dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), khususnya pada aspek Aksi Bisnis dan HAM (BHAM).
Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam Rapat Persiapan Pelaporan Aksi BHAM Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Oemar Seno Adji, Kanwil Kementerian Hukum Sulbar, Senin, 22 September 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Hukum Sulbar, I Gde Sandi Gunasti, merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nomor PDK-HA.02.01.03-14 tanggal 8 September 2025 tentang Notifikasi Lanjutan Pelaporan Aksi BHAM Daerah Tahun 2025.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Masita Pratiwi Husni, Perencana Ahli Muda Bapperida, menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung koordinasi lintas sektor.
“Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memainkan peran strategis dalam mendorong sinergi antara OPD, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi Aksi Bisnis dan HAM berjalan optimal,” ungkap Masita.
Menurutnya, rapat tersebut membahas tata cara penyusunan laporan Aksi BHAM, kelengkapan data dukung, serta mekanisme penyampaian laporan melalui aplikasi SAPAHAM Kementerian Hukum dan HAM yang dapat di akses https://sapaham.kemenham.go.id/loginsapaham. OPD terkait diminta memastikan ketersediaan data dan menyerahkan laporan paling lambat 28 September 2025.
Agenda ini juga selaras dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Rapat turut dihadiri sejumlah OPD strategis, antara lain Biro Hukum Setda Sulbar, Dinas Tenaga Kerja, Dinas P3AP2KB, Dinas PMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan UKM, serta Dinas Sosial Provinsi Sulbar.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam keterangannya menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya. “Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga menempatkan penghormatan serta perlindungan HAM sebagai fondasi utama, termasuk di sektor bisnis,” tegasnya.
Dengan persiapan ini, diharapkan laporan Aksi BHAM Sulbar Tahun 2025 dapat tersusun secara tepat waktu, lengkap, dan menjadi instrumen penting dalam mendorong praktik bisnis yang beretika serta berkelanjutan di wilayah Sulawesi Barat. (Rls)
