Mamuju, Suwarta.id — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat terus mengawal penggunaan penggunaan Aplikasi Fleksi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya di RSUD Sulbar, Senin (7/9/2026).
Kadiskominfo SS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menuturkan, Skema work from home (WFH) yang diterapkan berdasarkan SE Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menuntu kehadiran Aplikasi Fleksi menjadi sarana presensi digital yang tidak sekadar mencatat kehadiran, melainkan berorientasi pada pencapaian kinerja riil harian para pegawai.
Untuk itu, perlunya pendampingan untuk memastikan seluruh OPD siap beradaptasi dengan perubahan pola kerja modern berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem digital ini juga menjadi bagian dari perwujudan semangat Panca Daya untuk membangun SDM unggul dan berkarakter di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“DiskominfoSS Sulbar berkomitmen memberikan pendampingan penuh kepada seluruh OPD untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Fleksi. Kita ingin memastikan presensi digital dan pengelolaan kinerja berbasis WFH ini benar-benar dipahami serta diimplementasikan secara efektif di tiap unit kerja,” ujar Ridwan.
Dalam sesi pendampingan di Ruang Rapat Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD Sulbar, tim teknis memaparkan dua panduan utama, yakni pengoperasian Aplikasi Fleksi dan pengelolaan layanan digital kepegawaian melalui ASN Sulbar.
Pranata Komputer Ahli Muda DiskominfoSS Sulbar, Darna Basmin, menjelaskan bahwa materi disampaikan secara mendalam agar seluruh peserta memahami alur kerja aplikasi secara mandiri.
“Dalam pertemuan ini ada dua pembahasan, yaitu penggunaan Aplikasi Fleksi dan ASN Sulbar. Untuk Aplikasi Fleksi, kami menjelaskan secara terinci langkah-langkah penggunaannya agar peserta dapat memahami setiap tahapan dengan baik,” jelas Darna.
Direktur RSUD Provinsi Sulbar, dr. Musadri Amir Abdullah, mengharapkan melalui pendampingan berkelanjutan dari DiskominfoSS Sulbar, seluruh pegawai diharapkan mampu beradaptasi cepat dengan budaya kerja digital. Langkah ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif di Sulawesi Barat. (Rls)
